oleh

Reformasi Birokrasi Dongkrak Kepercayaan Publik Terhadap Instansi/Unit Penyelenggara Layanan Publik

OLEH : Yunika Sary, S.Farm., M.Si., Apt PFM Ahli Muda BPOM di Bengkulu

OPINI PADEK- Di era revolusi industri 4.0, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat, dimana meningkatnya kualitas pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah tersebut.

Peningkatan kepercayaan publik ini dapat ditingkatkan melalui penerapan reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Sejatinya kita ketahui bahwa birokrasi pemerintah merupakan mesin penggerak pelayanan publik, dimana pelayanan publik prima dapat tercapai dengan adanya reformasi birokrasi.

Akan tetapi pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia terkadang masih belum optimal. Ada beberapa permasalahan yang kita temui antara lain seperti pungutan liar atau biro jasa, sikap petugas pelayanan publik yang masih belum professional dan melayani dengan setulus hati, hingga adanya praktik KKN.

Adapun salah satu strategi pemulihan kepercayaan publik adalah dengan prinsip tata kelola pemerintahan partisipatif (participatory governance). Pemerintah partisipatif lebih mengedepankan partisipasi dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik (Kim&Kim, 2007).

Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik. Menurut, Lee, J.W (2005) partisipasi dan kepercayaan memiliki hubungan timbal balik, partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan dapat meningkatkan partisipasi. Senada dengan hal tersebut, Nawawi (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam proses demokrasi. Partisipasi dapat tercipta dari kepercayaan publik, dan partisipasi juga berperan sebagai pilar kepercayaan publik.

Sejalan dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien yaitu melalui reformasi birokrasi sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat tepat dan professional sesuai dengan prinsip good governance, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2021-2025 yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menuju zona integritas WBK/WBBM ini dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan terdiri dari :

1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran),

2. Tatalaksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance),

3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif),

4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.),

5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN)

6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi),

7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat)

8. Mindset dan cultural Set Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Pembangunan zona integritas bukan hanya sekedar komitmen akan tetapi memerlukan kolaborasi dan kerjasama dalam menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dengan adanya komitmen dari pimpinan dan jajarannya, inovasi terbaik dan cara kerja baru maka pembangunan zona integritas dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik yang ada.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya