oleh

Salah Satu Oknum Perangkat Desa DI mukomuko Diduga Rangkap Jabatan

Foto ilustrasi

MUKOMUKO, PADEK – Salah satu Oknum Perangkat Desa berinisial (HS) yang berdomisili di desa Sukapindah diduga kuat merangkap jabatan sebagai tenaga Honor Daerah(Honda).

Setelah mendapatkan informasi dari salah satu warga Desa Sukapindah yang enggan disebutkan namanya, Tim Padekmedia menelusuri kebenarannya di lokasi SDN 05 Lubuk Pinang dan Kantor Desa Sukapindah Selasa (21/09)

“Oknum ini kita lihat jarang ngantor di desa, begitupun di SDN 05 Lubuk pinang. “ungkapnya

Ketika dihubungi via telepon, HS dengan lantang menjawab bahwa selama ini tidak ada masalah jika merangkap jabatan, dan tidak ada urusan media mempertanyakan rangkap jabatan nya yang setiap bulannya menerima gaji di dua mata anggaran.

“Tidak ada yang salah dengan rangkap jabatan saya. Secara pekerjaan,tugas saya selalu selesai dan saya masuk kantor berbagi waktu setiap harinya.”tegasnya

Adanya dugaan informasi sejumlah oknum perangkat desa merangkap tenaga guru honorer. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko , Drs. H Ruslan M. Pd., mengimbau kepada Guru Honorer yang merangkap jabatan untuk memilih salah satunya.

“Kalau ada guru yang merangkap jabatan sebagai perangkat desa harus memilih salah satunya,” ujar Ruslan saat dikonfirmasi via telpon selulernya, pada Senin (22/09).

Senada dengan Ruslan,Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko, Gianto SH, M.Si mengingatkan kepada perangkat desa di 148 desa agar tidak boleh rangkap jabatan.

Menurut Gianto, menjadi suatu kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan oknum perangkat desa tersebut.

“Hal itu tidak boleh, kalau sudah jadi perangkat desa kemudian rangkap jabatan menjadi tenaga guru honorer, selain itu tidak mungkin bekerja di dua tempat sekaligus,” kata Gianto

Pihaknya juga telah membangun koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memenuhi permintaan data, siapa saja perangkat desa yang menjadi guru honor di lembaga pendidikan.

Selain itu perangkat desa menerima penghasilan tetap, sehingga jika menerima penghasilan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah akan menjadi double penerimaan.

“Kami sudah sampaikan, jika ada yang rangkap jabatan harus dipilih satu di antaranya. Apakah menjadi tenaga pengajar honorer atau perangkat desa,” urainya.

Jika ditemukan hal seperti itu, akan menimbulkan tuntutan ganti rugi (TGR) bagi penerima dan pemberi.

Ini sebagaimana adanya aturan tentang penggunaan uang negara melalui Kementrian Keuangan, penyelengara pemerintahan tidak diperbolehkan mendapatkan anggaran yang sama melalui uang negara.

DPMD menegaskan jika ada yang tidak mengindahkan imbauan tersebut maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas.

“Kalau sampai TGR, akan kena sanksi Hukum lainnya,” pungkasnya.(GEMMI JR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya