oleh

Petugas Check Point Bantah Adanya Pungli Terhadap Pedagang Sapi

MUKOMUKO PADEK- Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menelusuri dugaan pungli di wilayah perbatasan Bengkulu -Sumbar Sungai serik Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Senin (20/9)

Pungutan liar itu diduga dilakukan oleh petugas Check Point di wilayah perbatasan tersebut.
Laporan dugaan pungli itu diawali dari aduan masyarakat bernama Pairan melalui salah satu media online yang mempertanyakan pungutan yang tidak jelas peruntukannya alias pungli.

” Selama ini dalam pengurusan SKKH, setiap pedagang sapi dari Mukomuko mau melewati Pos Check Point diperbatasan Bengkulu – Sumbar harus membayar sebanyak Rp 10.000/ekor.”ungkapnya

Plt Kepala Dinas Pertanian Apriansyah ST, MT melalui Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Fitriani ketika ditemui awak media membenarkan bahwa pengurusan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) memang seharus nya dikeluarkan oleh Dokter Hewan di rumah nya sesuai jadwal piket mereka.

Petugas pos Check Point ternak tetap mengikuti Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan mereka dibawah pengawasan Dokter Hewan dan jika ada pedagang yang melakukan pemeriksaan, maka petugas Check Point lah yg melaporkan ke Dokter Hewan sesuai jadwal piket dokter.”terang Fitriani

” Setiap kendaraan pengangkut ternak besar dari dan ke Kabupaten Mukomuko akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Check Point dibawah pengawasan Dokter Hewan(Medik Veteriner), setiap hewan ternak yang dibawa ke luar Kabupaten Mukomuko wajib memiliki SKKH,serta setiap penerbitan SKKH dikenakan jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebesar Rp 10.000/ekor sesuai yang tercantum dalam Perda Kabupaten Mukomuko No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan itu bukan pungutan liar,” lanjutnya

Disamping itu Fitriani juga mengatakan bahwa Perda No 19 Tahun 2011 tersebut juga sudah dilakukan Sosialisasi kepada para pedagang sapi di Kabupaten Mukomuko termasuk Pairan. Dan dokter hewan yang piket pun tidak mungkin stay di pos jika di malam hari, apalagi mayoritas mereka (dokter hewan) dari kalangan perempuan.

Salah satu petugas Check Point bernama Izal membantah jika itu dikatakan pungutan liar. Kami memeriksa semua kendaraan ternak yang melintas di pos Check Point dan penerbitan SKKH tetap dilaporkan kepada dokter hewan yang bertugas piket “tidak piket dilokasi” melainkan piket dalam izin penerbitan SKKH.

” Bahkan mayoritas dari kendaraan ternak sengaja lewat pada malam hari dan mereka menerobos lewat serta lepas dari pengawasan petugas. Ini sengaja kita panggil karena pemeriksaan hewan wajib kita lakukan,sebab sering terjadi kasus pencurian hewan ternak di daerah Kabupaten Mukomuko,”lanjutnya

” Petugas juga dibantu secara sukarela oleh pihak Babinsa dan Kepolisian setempat dan kami biasa duduk di pos Check Point sambil mengawasi kendaraan ternak yang melintas,dan jika ada kehilangan ternak mereka (aparat) dengan cepat mengetahui informasi dari pos Check Point.”tutupnya ( GEM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya