oleh

Izin Operasi Diskotik New Malibu Terancam Dibekukan; Anak Dibawah Umur Dibiarkan Masuk, Dan Terjadi Perkelahian

PADEK BENGKULU–  Pada minggu (20/12) dinihari, seorang remaja atau anak di bawah umur dilaporkan ke Polsek Ratu Agung atas dugaan penganiayaan yang dilakukan di New Malibu Caffe. Hal ini terkait keributan yang terjadi di Club Malam yang berada di pantai Panjang kota Bengkulu. Perkelahian antar remaja ini membuka tabir bahwa salah satu tempat hiburan malam di Kota Bengkulu tersebut ‘bebas’ dimasuki anak di bawah umur.

Melansir dari Garudadaily.com , Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Bengkulu Bambang Erawan, angkat bicara mengenai kasus ini. Dirinya menyebut Manajemen Malibu tidak taat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 7 huruf a dan c bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

“Merujuk dari pasal tersebut terlihat bahwa New Malibu Cafe Bengkulu tidak ada itikad baik dan tidak menerapkan SOP keamanan yang ketat pada usahanya. Hal ini terlihat dari dibebaskan nya anak dibawah umur untuk masuk kesana. Sehingga berujung kepada ketidaknyamanan para konsumen, lebih parahnya lagi berujung penganiyaan terhadap salah satu konsumen. Sehingga menurut kami New Malibu Cafe tidak memenuhi hak-hak para konsumen, padahal para konsumen sudah membayar dengan harga mahal. Hal ini juga menurut kami bahwa New Malibu Cafe telah berlaku tidak adil dalam melayani konsumen sehingga sangat melanggar ketentuan pasal 7 huruf a dan c,” imbuh Bambang.

Selain melanggar pasal 7 Huruf a dan c, Bambang menduga Malibu tidak menerapkan Standar Usaha Diskotik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap usaha diskotik wajib memiliki sertifikat usaha diskotik dan melaksanakan sertifikasi usaha diskotik, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya pasal 6 ayat 1, sertifikasi usaha diskotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Diskotik, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

“Yang dipertegas dengan pasal 6 ayat 2, Standar Usaha Diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut usaha diskotik, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan. Sehingga apabila mengacu kepada beberapa peristiwa hukum yang terjadi di New Malibu Cafe, dapat diduga Manajemen New Malibu Cafe tidak menerapkan Standar Usaha Diskotik, sehingga dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa pembekuan perizinan seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2014,” ujar Bambang.

Sementara itu Dekcini, yang ditunjuk sebagai kuasa hukum pelapor penganiayaan dari Kantor Hukum Dede Frastien and Associates, mengatakan New Malibu kurang ketat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan terhadap konsumen yang datang serta berkunjung ke Malibu.

“Terbukti dengan setiap tamu yang hadir tidak pernah diperiksa identitasnya hingga mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan, dalam hal ini merugikan klien kami yang mengalami memar dan traumatik yang mendalam akibat penganiayaan dan penyerangan yang dilakukan seorang remaja di bawah umur. Agar ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terlebih terlapor merupakan seorang pelajar serta masih di bawah umur” ujar Dekcini sekaligus berharap dari kasus ini pihak penyidik dapat memeriksa pemilik diskotik Malibu.(PM3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya