oleh

Wujudkan Pilkada Yang Demokratis, FISIPOL Unihaz Undang DKPP RI

PADEK BENGKULU– Dalam rangka menghadapi Pilkada serentah 9 Desember mendatang, Unihaz Bengkulu melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) menggelar seminar Nasional bersama Dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia (DKPP RI). Seminar ini bertujuan memberi wawasan kepada para mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan untuk lebih selektif lagi dalam menghadapi Pilkada nanti.

Merujuk dari tema “Mewujudkan Pilkada Serentak2020 Yang Demokratis Dan Berintegritas Di Provinsi Bengkulu, FISIPOL Unihaz ingin memberikan pendidikan politik yang nyata kepada kalangan pemuda dan mahasiswa. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman tentang berbagai macam bentuk pelanggaran pilkada dan menangkal Hoax.

Sudah saat nya pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia dan diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program diatas kertas tanpa realisasi bagi partai politik. Kita juga mendatangkan bebrapa narasumber yang berkompeten dibidangnya untuk memberi pemahaman kepada peserta. Diantaranya dari DKPP RI, Dari tim pemeriksa daerah Provinsi Bengkulu, Dosen Fisipol UNIB, dan dari internal Unihaz sendiri, ujar Dekan Fisipol Unihaz Dra. Harmiati, M.Si.

Diketahui Fisipol Unihaz Bengkulu mendatangkan langsung anggota Dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia (DKPP RI) Dr.H. Alfitra Salamm. APU guna memberi tahu segala bentuk pelanggaran pemilu dan cara melaporkan nya. Selain ituy ada juga Dosen Hukum Universitas Bengkulu, Wahyu widiastuti, S.Sos, M.Si, dengan materinya tentang Hoax.

Kita ingin memperkenalkan DKPP tugas dan fungsi nya apa. Kegiatan ini lebih ke Diseminasi tentang DKPP, masyarakat harus tau DKPP adalah  institusi yang tugasnya melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Saya ingin setelah ini ada kerjasama antara DKPP dengan Fisipol Unihaz untuk mensosialisasi kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa menjadi duta DKPP, sehingga para mahasiswabisa melapor bila ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, imbuh Alfitra Salam.

Sementara itu narasumber lain, Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Si mengatakan, saat ini di Bengkulu sendiri black kampaign dengan menggunakan Hoax masih marak terjadi. Para pendukung calon masih beranggapan menggunakan Hoax masih efektif dalam memenangkan pemilu. Padahal menurutnya sebagian masyarakat sudah mulai melek teknologi.

Hoax ini memang sangat memberi efek yang sangat fatal. Jadi perlu kita beri pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara menangkal berita-berita yang beredar. Masyarakat harus bisa membedakan mana berita benar dan mana berita tidak benar. Salah satu caranya hanya melihat informasi dari media-media mainstream, tanpa mengshare berita yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Intinya sebelum share sebuah berita harus di kroscek dlu kebenaran berita tersebut, imbuh Wahyu Widiastuti.

Selain dari DKPP RI dan Dosen Unib, ikut menjadi narasumber pada kegiatan ini Drs. Hery Sunaryanto,B.A.M.A.Ph.D dari  Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bengkulu, Rektor Unihaz  Dr. Ir. Yufiperius, M.Si, Akademisi dari Unihaz Dr.Alexsander, M.Si, dan Dekan Fisipol Unihaz Dra. Harmiati, M.Si. (rls.PM3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya