oleh

KPU WAJIB TINDAK LANJUTI REKOMENDASI BAWASLU

PADEK POLITIK – Peran penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam wujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk kesejahteraan rakyat adalah melaksanakan norma dengan sebenar-benarnya agar pemimpin yang dipilih sesuai dengan hati nurani dan keyakinan rakyat. Demikian ucap Wakil Ketua MK Aswanto dalam Webinar Kajian Ilmiah Dosen Progresif Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar (Bawaslu Makassar) yang diselenggarakan pada Sabtu (5/9/2020).

Terhadap peran Bawaslu, diakui Aswanto jika lembaga ini merupakan lembaga yang telah berevolusi. Pada awal keberadaan Bawaslu sebelum adanya undang-undang penyelenggaraan pemilu, aktivitas yang dilakukan Bawaslu tunduk pada rezim pemerintahan daerah (pemda).

Dulu lembaga ini bernama Pengawas Pemilu (Panwas) yang dipilih anggota DPR Kabupaten/Kota. Banyak hal yang tidak maksimal yang dilakukan lembaga karena tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang bersaing di daerah yang bersangkutan. Kemudian untuk melepaskan diri dari elite politik yang berkontestasi di tingkat daerah maka lahirlah undang-undnag penyelenggara pemilu. Saat ini lembaga ini pun mulai mendapatkan independensinya dalam melakukan pengawasan.

Demikian juga Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengatakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Serentak 2020 berbeda dengan mekanisme hasil putusan penanganan pelanggaran Pemilu 2019. Meski begitu, dia memastikan rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada wajib dilaksanakan KPU setingkat.

Seperti dilansir Sindonews.com, Abhan menambahkan “Beda dengan UU Pemilu 7/2017 yang menjadi dasar pileg dan pilpres, semua produknya adalah putusan, lewat ajudikasi. Tetapi ranah pelanggaran administrasi pilkada ini melalui mekanisme klarifikasi dan kajian yang hasilnya adalah rekomendasi (berdasarkan UU Pilkada 10/2016),” ujarnya saat Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (16/9/2020).

Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, dia menilai, telah melalui tahap klarifikasi dan kajian untuk memastikan kebenaran formil maupun materil atas objek pelanggaran administrasi terpenuhi. “Rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti,” katanya.

Berkenaan dengan beberapa kasus rekomendasi Bawaslu yang mendiskiulifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah di beberapa Kabupaten, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewi Ratna Pettalolo menyatakan, “Secara hukum sebagaimana tertuang dalam undang-undang, karena ini menjadi wewenang lembaga Bawaslu untuk memproses pelanggaran pasal 71 ayat 2  melalui penanganan pelanggaran administrasi, ya rekomendasinya diskualifikasi kemudian diteruskan KPU, KPU sebagai lembaga yang diberi kewajiban untuk menyampaikan ini maka hukumnya wajib untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu RI telah menyampaikan ada 6 kepala daerah peserta Pilkada 2020 yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi. Rekomendasi didiskualifikasi tersebut, diduga karena karena melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tentang larangan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan calon tanpa izin. Ada pula calon kepala daerah yang direkomendasikan didiskualifikasi karena menyalahgunakan wewenang bantuan sosial.

Berikut ini daftar kepala daerah yang direkomendasikan untuk diskualifikasi:

  1. Pegunungan Bintang, Papua
  2. Ogan Ilir, Sumsel
  3. Halmahera Utara, Malut
  4. Kabupaten Gorontalo
  5. Kabupaten Kaur, Bengkulu
  6. Kabupaten Banggai, Sulteng

(Diambil dari berbagai sumber/Redaksi Padek)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya