oleh

EPISTEMOKRASI DAN SOSIO-EPISTEMOKRASI

Oleh Andri Herdiyanto

Gagasan yang ingin disampaikan melalui tulisan ini adalah tawaran sebuah sistem kedaulatan pemerintahan yang bisa menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang ada saat ini.

Epistemokrasi berasal dari dua kata, “Episteme” yang artinya ilmu atau pengetahuan, dan “Cracy” yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Epistemokrasi artinya suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan ilmu.

Namun perlu ditegaskan di sini, bahwa ia bisa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip atau semangat demokrasi. Pertama, ketika masyarakatnya itu sendiri cerdas dan berilmu, maka praktek demokrasi di masyarakat tersebut akan juga bisa disebut sebagai epistemokrasi.

Kedua, kalaupun hal ini belum dapat dicapai, yakni ketika pencerdasan masyarakat masih dalam tahap proses, maka epistemokrasi tetap masih bisa sejalan dengan demokrasi. Bagaimana caranya?

Yakni dengan tersebar dan tertanamnya kesadaran di masyarakat terhadap penting dan mendesaknya ilmu sebagai panglima. Sehingga kriteria utama yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih pemimpin dan wakilnya adalah yang paling berilmu, bukan kriteria-kriteria lain semisal paling berharta, paling terkenal, atau paling tampan/cantik.

Ketiga, bisa juga dengan membentuk Dewan Pakar yang bertugas menyeleksi para calon wakil rakyat dan pemimpin rakyat, berdasarkan kriteria keilmuan. Dan setelah tersaring melalui Dewan Pakar ini, barulah nanti yang lolos kriteria bisa diajukan ke masyarakat untuk dipilih melalui pemilu.

Sosio-epistemokrasi

Selanjutnya, kita akan memperjelas dan mempertegas posisi ilmu sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu sistem pemerintahan yang akan mengantarkan masyarakat menuju kesempurnaan sosial maupun individualnya.

Awalan kata “Sosio” pada judul paragraf ini bermakna bahwa kedaulatan ilmu yang terdapat dalam epistemokrasi itu terbentuk dan terlembagakan secara sosial serta ditetapkan kedudukannya secara konstitusional.

Meskipun ilmu/kebenaran itu tidak perlu disepakati, tapi realitas sosial adalah sebuah realitas tersendiri yang mana memiliki keterkaitan erat dengan yang namanya kesepakatan. Maka dalam derajat tertentu, sebuah kesepakatan dapat membentuk realitas dan kebenarannya sendiri. Lebih jauh mengenai hal ini dapat dipelajari dalam disiplin ilmu yang dinamakan sosiologi.

Begitupun dengan ide Sosio-epistemokrasi ini, dapat menjadi realitas sosial manakala disepakati oleh masyarakat. Dimana syarat untuk dapat terjadinya kesepakatan seperti itu adalah ketika masyarakat sadar bahwa meskipun segala sesuatu tidak cukup hanya dengan ilmu namun segala sesuatu membutuhkan ilmu. Sehingga ilmu bisa menjadi panglima, dan rakyat rela dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sebagai buah dari ilmu dan pengetahuan.

Maka, perlu dilakukan penyegaran di masyarakat akar rumput melalui komunitas-komunitas epistemik yang mengemban amanah sebagai agen pelita pencerahan akal budi, dengan metode pendidikan yang mengedepankan critical thinking, creative problem solving, dan constructive epistemic mindset.

Sehingga setiap warga negara dapat terlatih memandang persoalan hingga ke akar masalah, memampukan diri untuk menjadi bagian dari solusi, dan satu sama lain dapat menjadi cermin untuk saling memperbaiki diri. Perbedaan tingkat kesadaran dipandang sebagai kesempatan untuk menjalin interaksi yang saling memberdayakan, bukan untuk mengibuli atau memperdaya.

Filsafat Sebagai Landasan

Segala bidang keilmuan bermula dari filsafat. Semangat mencari kebenaran dan selalu mencintainya di lubuk hati yang terdalam. Filsafat Utama pada hakikinya membahas keberadaan dari sisi keberadaannya itu sendiri. Keunikannya adalah bahwa yang menjadi objek materilnya adalah keberadaan secara universal, dan objek formalnya adalah hukum yang berlaku pada seluruh keberadaan. Hal inilah yang membedakannya dari sains dimana hanya membahas realitas parsial dari keberadaan, semisal fisika yang hanya membahas benda, biologi yang hanya membahas makhluk hidup, atau psikologi yang hanya membahas jiwa. Filsafat ingin menemukan hukum yang dapat diterapkan dan berlaku pada segala jenis keberadaan. Dan tentu utamanya pada Realitas Ultima yang dinamakan Tuhan, Sang Keberadaan Niscaya.

Untuk kasus Indonesia, dengan ditetapkannya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, maka hal ini selaras dengan Filsafat Utama yang menjadikan Sumber Pertama dari segala yang ada sebagai sandaran dan tempat kembali (pusat rujukan) segala sesuatu.

Kedaulatan Ilmu Terbentuk dan Terlembagakan Secara Sosial

Lalu bagaimana konkretnya Sosio-epistemokrasi itu? Nah, setelah masyarakat akar rumput menyadari keagungan ilmu dan melandaskannya pada Filsafat Utama, langkah berikutnya adalah terciptanya suatu lembaga baru yang melengkapi Trias Politika, yang terbangun secara alami dan manakala sudah siap, akan memperoleh kewenangan turut mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana ditetapkan oleh konstitusi.

Lembaga ini bersifat memanjang dari tingkat kekuasaan tertinggi di pusat hingga tingkat kekuasaan terendah di daerah bahkan kelurahan dan RT/RW. Tugasnya adalah menyiapkan generasi calon pemimpin dan wakil rakyat yang cerdas, tangguh, dan berkarakter. Melalui musyawarah-musyawarah mingguan di balai kesadaran yang bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) setiap kelurahan dan diikuti oleh para guru, dosen, dan peneliti, dan bisa disaksikan oleh kaum muda sekitarnya. Sehingga terbangun kultur diskusi yang berjalan secara ilmiah namun tetap cair dan hangat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya